Maraknya kasus korupsi yang dilakukan di jajaran pemerintahan dan partai politik membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus sering angkat bicara. Tak jarang, pernyataan itu keras, sehingga menimbulkan reaksi beragam.
Dalam penelusuran, sedikitnya ada lima pernyataan SBY soal korupsi yang menghebohkan sepanjang kurun waktu 2009-2012. Pernyataan itu ada yang ditujukan kepada jajaran menteri, partai politik, juga untuk masyarakat umum.
Tak sedikit dari pernyataan itu menimbulkan kehebohan. Kalangan aparat penegak hukum, politisi di DPR, hingga para aktivis antikorupsi ikut mengomentari apa yang disampaikan SBY.
Berikut lima pernyataan SBY yang menghebohkan itu:
SBY: Uang Negara Dirampok
Dalam sambutannya saat pelantikan menteri tahun 2011 lalu, SBY menekankan pentingnya elemen pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda utama. Menurut SBY, tak adil sebagian orang bekerja keras siang dan malam untuk meningkatkan ekonomi rakyat, namun ada beberapa orang yang mengkorupsinya.
"Kita tingkatkan penerimaan negara, tapi korupsi masih terjadi. Uang di daerah dan pusat dirampok mereka yang tak bertanggung jawab," tegas SBY.
Pernyataan ini menuai komentar dari kalangan politisi dan aktivis antikorupsi. Banyak yang menilai, pernyataan SBY ini terlambat karena selama tujuh tahun kepemimpinannya, sudah banyak uang yang dikorup.
Beberapa pendapat lain menilai SBY harus bekerja cepat agar pernyataan ini tidak sia-sia semata atau sekadar lips service. Banyak yang berharap ada pembuktian dengan cara dukungan SBY ke penegakan hukum.
SBY Beri Peringatan Pada Menteri Soal Korupsi
Pernyataan SBY yang paling baru adalah saat membuka rapat kabinet paripurna Kamis (19/7/2012). SBY menegaskan tahu banyak soal kegiatan korupsi di kementerian. Karena itu, para menteri harus waspada.
"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY.
"Kalau ada bawahan Saudara yang terlibat penyimpangan, main-main dengan APBN, dengan oknum di DPR dari komisi mana pun dan Saudara tahu tapi tidak menghentikan, berarti Saudara bersalah," tegas SBY.
Reaksi dan spekulasi tentu saja bermunculan. Terutama dari kalangan Dewan dan LSM antikorupsi. Ada yang menyebut pidato SBY itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Hambalang di Kemenpora. Dasarnya, pidato disampaikan ketika pengumuman tersangka baru kasus itu di KPK.
Sementara kalangan politisi berpendapat pidato SBY sebaiknya dilanjutkan dengan pelaporan ke penegak hukum. Tak elok hanya sekadar berbicara namun tak ada aksi nyata.
SBY: Parpol Lain Lebih Korup
Di tengah sorotan yang begitu deras terhadap Partai Demokrat karena kasus korupsi, SBY selaku ketua Dewan Pembina partai itu akhirnya bersuara. Di hadapan para kadernya, SBY menegaskan partai lain lebih korup.
"Saya ingin menunjukkan data yang sah, masih banyak parpol yang korupsinya jauh di atas Demokrat," kata SBY pada 13 Juni 2012 lalu.
"Saya beri contoh kasus korupsi di tingkat DPRD provinsi, dalam kurun 2004 sampai 2012. Korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen, peringkat 5 dari seluruh partai. Di atas Partai Demokrat ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,2 persen," paparnya.
Pernyataan keras ini tentu saja menimbulkan reaksi dari partai lain. Partai Golkar dan PDIP bersuara paling lantang. Sebagian ada yang menganggap pidato ini sebagai dalih, sebagian lagi ada yang merasa terhina.
Namun, ada juga kalangan politisi yang tak tersindir dengan pidato itu. Mereka merasa pidato tersebut tak ditujukan pada partai mana pun.
SBY: Politik Uang dalam Pilkada Bikin Sengsara
Tak hanya soal korupsi pemerintahan, SBY juga menyoroti praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah. Bagi sang kepala negara, cara kotor itu hanya membawa sengsara bagi rakyat.
"Saya sangat prihatin dan mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat," kata SBY dalam pidato di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010).
"Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis. Kita semua mengetahui bahaya dari dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita," tegas SBY.
Pidato ini cukup menarik perhatian karena disampaikan saat maraknya pelaksaan Pilkada di daerah-daerah. Sebagian pengamat politik menilai, pembenahan Pilkada harus dimulai dari kader Partai Demokat sendiri.
SBY Sindir Kolusi Antara Pejabat Negara dan Pengusaha
Bukan rahasia umum praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha masih terjadi di Indonesia. Karena itu, Presiden SBY meminta agar dalam reformasi gelombang kedua pada 10 tahun ke depan, praktik seperti itu tidak ada lagi alias ditumpas habis.
Pesan ini disampaikan SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Agustus 2010 lalu. Reaksi tentu saja ada, terutama dari kalangan politisi yang berlatar belakang pengusaha.
"Bahwa praktik-praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha, yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan
negara dapat terus dicegah dan diberantas," kata SBY.
"Kita ingin korupsi terkikis habis dari bumi Indonesia. Tugas berat dalam memberantas korupsi yang masih dijumpai di lembaga negara dan dunia usaha, " sambungnya.
SBY Minta Anas Tak Pasif Tanggapi Tudingan Korupsi
Pada awal tahun 2012, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengeluarkan banyak tudingan pada ketua umum PD Anas Urbaningrum. Karena sering diam, Anas pun sempat diberi arahan oleh SBY selaku ketua Dewan Pembina.
Saat mengumpulkan anggota partainya di Cikeas, SBY meminta agar semua jajarannya memberi penjelasan kepada publik. Jangan hanya diam melihat semua pemberitaan negatif tentang partai.
"Harap Ketum dan DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan pimpinan partai di daerah untuk melakukan penjelasan yang sebenarnya. Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap. Atas dasar apa yang berlangsung di KPK, jelaskan duduk perkaranya, jadi adil penilaian publik pada PD," kata SBY.
"Jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta," sambung SBY.
Para kader PD pun sibuk bereaksi setelah pidato ini. Anas sebagai 'tokoh utama' tak merasa tersindir, namun ia berjanji akan bekerja lebih keras demi partai.
Sementara kader lain ada yang bereaksi meminta Anas mundur. Namun tak sedikit juga yang memberi semangat agar Anas menghadapi proses hukum dengan baik.
SBY Marah Pada Nazaruddin Karena Korupsi Wisma Atlet
SBY marah pada terpidana kasus Wisma Atlet M Nazaruddin. Selain karena membawa-bawa nama SBY, Nazaruddin juga dianggap berbohong.
Pertemuan dengan Nazaruddin itu berlangsung dalam forum Dewan Kehormatan PD yang digelar di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, pada 21 Mei 2011. Pertemuan diadakan atas permintaan Ketum DPP PD Anas Urbaningrum yang menyatakan Nazaruddin bersedia mengundurkan diri sebagaimana permintaan DK PD namun sebelumnya ingin bertemu dengan SBY terlebih dahulu.
Ketika itu DK PD telah bersiap untuk memberhentikan Nazaruddin bila menolak mundur dari kepengurusan di DPP PD.
"Kata Saudara Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, tidak perlu pemberhentian itu. Katanya yang bersangkutan bersedia mundur. Saya jawab boleh bertemu tapi dalam konteks DK PD," papar SBY.
"Yang bersangkutan berbicara tidak jelas, ke kiri dan ke kanan. Saya marah karena tidak sesuai yang dijanjikan, tidak lama setelah pertemuan itu saya putuskan Dewan Kehormatan memberhentikan yang bersangkutan," papar SBY saat menggelar acara tanya jawab dengan wartawan.
Fakta yang diungkap SBY ini menarik karena menimbulkan reaksi beragam. Mulai dari kubu Nazaruddin hingga kalangan internal Partai Demokrat dan partai lain. (sumber)
Bila dalam kata perbuatan tergores salah & khilaf, dengan segala kerendahan hati terucap mohon maaf yang setulus-tulusnya.| Selamat menunaikan ibadah puasa 1433 H | ( detikmaya )
Artikel Terkait:
